Pasca Munaslub, Golkar Tarik Dukungan di Pansus Angket KPK?

JAKARTA - Partai Golkar mewacanakan akan mengevaluasi dukungan dan keberadaan Fraksi Partai Golkar dalan Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR.

Evaluasi ini akan dilakukan seiring selesainya pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang telah mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum hingga 2019 sekaligus diberikan kewenangan penuh untuk melakukan restrukturisasi kepengurusan Dewan Pimpina Pusat (DPP) Golkar.

"Tentu kita akan melakukan evaluasi, jangan sampai hak angket itu berlama-lama kemudian menciptakan ketidakjelasan baik institusi yang dibuatkan hak angket maupun terhadap pandangan masyarakat. Karena itu, kita akan lakukan evaluasi DPP PG," ujar Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

 (Baca: Pansus Angket KPK Siapkan Rekomendasi Hasil Kerja)

Bahkan Nurdin menilai Pansus Angket KPK perlu diberhentikan kerjanya karena sudah melebihi batas waktu. Untuk itulah, masalah ini nantinya akan dikonsultasikan bersama dalam rapat DPP dan juga fraksi Golkar.

"Mekanisme itu kan dua kali masa sidang. Ini sudah terlewati masa sidang dan tentu nanti akan berkoordinasi dengan ketum. Apabila nanti hal-hal itu sudah dirasakan nanti akan kita cabut aja. Kita hentikan untuk hak angket pansus itu," tuturnya.

Tak hanya soal pansus angket KPK saja, berbagai persolan jugaa akan dibahas dalam rapat pleno DPP setelah pelaksanaan Munaslub berakhir.

"Yang pasti Golkar akan bersahabat dengan rakyat, artinya apa yang menjadi aspirasi rakyat itu yang diperjuangkan Partai Golkar dengan tidak melihat kepentingan politik partai tapi politik rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua DPR RI sekaligus Ketua umum Partai Golkar meminta Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membuka rapat paripurna hari ini. Ia meminta pansus terus menyelidiki KPK pada masa sidang saat ini.

Hal itu disampaikan Novanto dalam pidatonya saat pembukaan masa persidangan sidang 2017-2018 di rapat paripurna DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Desember 2017.

 

(Ulung Tranggana)