Gejolak dan konflik di internal Golkar menjadi perhatian serius, yang menyebabkan lima orang duduk sebagai ketua umum dalam tiga setengah tahun terakhir. Hal itu diperparah lagi dengan ditetapkannya Setya Novanto--Mantan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar--sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menutup rangkaian Munaslub Partai Golkar, sempat mengkritik konflik yang terjadi pada partainya yang akan berdampak pada politik nasional. Ia berharap, pasca ditetapkannya Airlangga sebagai ketua umum membawa dampak yang baik dalam kancah politik di Indonesia.
"Harapan kita adalah apa yang dicapai pada malam ini (Munaslub) merupakan sesuatu yang menyejukkan sehingga mempunyai efek yang baik dalam politik secara keseluruhan bangsa ini," tutur JK.
Dikatakan JK, pergantian ketua umum dalam waktu yang relatif singkat menunjukkan prinsip demokrasi belum berjalan dengan baik di internal partai. Hal itu juga menunjukkan bahwa kepentingan seluruh anggota, dari bawah hingga atas belum terakomodir dengan baik.
Konflik dan perbedaan paham di internal partai yang berujung pada Munaslub bukan hanya mahal secara ongkos, tetapi juga menjadi pertaruhan kredibilitas partai. "Di samping ongkos material, ongkos politiknya, menurunnya kredibilitas dan keterpilihan masyarakat kepada Golkar," kata JK.
Nasib Golkar di Pundak Airlangga