Ridwan Kamil dan Persoalan Pelik Penentuan Cawagub di Pilgub Jabar

BANDUNG - Ridwan Kamil hingga kini belum dipastikan akan berpasangan dengan siapa di Pilgub Jawa Barat 2018. Meski sudah punya kursi cukup untuk maju karena didukung NasDem, PKB, dan PPP, polemik masih terus terjadi.

Polemik itu adalah seputar penentuan sosok cawagub untuk mendampingi pria yang akrab disapa Emil tersebut. Jika NasDem tidak ngotot, PKB dan PPP keukeuh ingin kadernya jadi cawagub pendamping Emil.

Belum ada titik temu soal sosok cawagub yang disepakati oleh semua parpol pengusung Emil. Sehingga, penentuan cawagub terbilang berlarut-larut.

"Ini persoalan keputusan di tingkat elite. Sepanjang kompromi bisa dicapai, maka kemudian (polemik) ini bisa selesai. Ini persoalan pragmatis siapa yang jadi cawagub," ujar pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan kepada Okezone, Selasa (2/1/2018).

(Baca Juga: Menakar Potensi Duo DM Memimpin Jawa Barat)

Menurutnya, hal itu kembali pada komunikasi di antara sesama parpol pengusung Emil. Sebab, selama tidak ada yang mengalah, persoalan penentuan cawagub akan semakin berlarut-larut.

Parpol sendiri diyakini tidak ingin 'gratis' dalam mengusung Emil. Itu yang membuat PKB dan PPP ngotot ingin kadernya menjadi cawagub. Kondisi itu berbeda bagi NasDem yang tidak ngotot mendorong kadernya jadi cawagub. Sebab, NasDem sejak awal fokus mendorong Emil menjadi cagub.

(Baca Juga: Plus Minus Duet Sudrajat-Syaikhu di Pilgub Jabar 2018)

Belakangan, PKB mengusulkan agar cawagub pendamping Emil diambil dari luar PKB dan PPP. Tujuannya agar ada azas 'keadilan' sehingga sosok cawagub itu bisa diterima semua pihak.

Hal itu menurut Firman bisa jadi solusi alternatif. Tapi, itu bukan perkara mudah. PPP juga diyakini akan ngotot mendorong Uu Ruzhanul Ulum menjadi cawagub sebagai bagian dari kompensasi mengusung Emil.

"Itu (solusi yang ditawarkan PKB) bisa jadi alternatif. Tapi ada persoalan, memunculkan figur baru pada saat terakhir menjelang pendaftaran agak problem karena menyangkut persoalan elektabilitas dan popularitas. Selama ini tidak ada figur alternatif (yang memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi)," jelasnya.

 

Firman mengatakan, hal itu yang kemudian harus dipertimbangkan partai pengusung Emil. Harus ada kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Misalnya ketika kader partai A disepakati menjadi cawagub, maka partai B atau C mendapat kompensasi lain. Misalnya, partai B atau C kadernya diusung jadi kepala daerah di kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 2018 ini.

(Khafid Mardiyansyah)