PDIP Sebut Eksploitasi Politik Identitas di Pilkada Bentuk Kemunduran Demokrasi

JAKARTA – Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan jika isu politik identitas terjadi di gelaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 akan menjadi sebuah kemunduran demokrasi.

Hal itu dikatakanya dalam sebuah diskusi publik berjudul Ancaman Politik SARA 2018 di Megawati Institut, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

"Kalau pilkada mengeksploitasi politik identitas menurut saya bentuk kemunduran peradaban demokrasi 80 tahun dan kalah dengan generasi Sumpah Pemuda," papar Basarah.

Ia juga menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Pilkada tidak ada syarat yang mewajibkan para pemilik suara harus memilih pasangan calon yang seagama. Melainkan, hanya ada syarat paslon yang akan menjadi kepala daerah harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Kepala daerah bertakwa kepada Tuhan, tapi tidak ada syarat agamanya. Itulah syarat ketuhanan," paparnya.

(Baca: PDIP: Politik Uang Sumber Korupsi Kepala Daerah!)

Ia pun menegaskan, pilkada serentak tahun ini merupakan agenda negara berdasarkan UU Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencari pemimpin dalam rangka menyejahterahkan rakyat.

"Katakan Pilkada Serentak 2018 adalah agenda negara. Yang kita cari dari mereka, apakah mereka dapat menyejahterakan rakyat sesuai janji? Sesuai sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?" tukasnya.

(Hantoro)