Papua Miliki Anggaran Otonomi Besar Tak Seharusnya Terjadi Gizi Buruk

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mempertanyakan besarnya dana otonomi khusus (otsus) Papua yang tak sebanding dengan kondisi Papua saat ini. Adanya bencana gizi buruk dan wabah campak membuat Bamsoet mempertanyakan besaran dana otsus ini.

Pasalnya dalam APBN 2018, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp8 triliun. Adapun dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun.

"Terkait dana otsus yang lumayan besar sebetulnya hampir Rp5,5 Triliun ditambah dari infrastuktur Rp2,4 T ini sebenernya dana yang sangat besar bagi Papua tapi saya lihat dari waktu ke waktu tidak ada perkembangan untuk membuat baik kondisi Papua," ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).

 (Baca Juga: DPR Akan Rapat dengan Pemerintah Bahas Gizi Buruk di Asmat)

Menurut Bamsoet ketidakmampuan pengelolaan dana otsus dan dana alokasi khusus oleh pemerintah daerah untuk memenuhi pemerataan pembangunan dan pemberian fasilitas kehidupan yang layak pada masyarakat, berdampak pada masih berulangnya masalah kesehatan. Itu seperti kejadian banyaknya penderita gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

Bamsoet pun meminta Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengkaji kembali masalah dana otsus Papua ini. Terutama tentang langkah atau program yang harus dilakukan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Papua.

 (Baca Juga: Gizi Buruk Asmat: Perlu Pembangunan Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi)

"Kita minta ke komisi II dan Kemendagri dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian serta langkah-langkah konkrit perbaikan baik ekonomi pendidikan maupun kesehatan di Papua dengan dana yang besar otsus itu," tuturnya.

(Mufrod)