Jika Timses Minta Proyek, Begini Jawaban Paslon Pilgub Jabar

BANDUNG – Debat publik perdana Pilgub Jawa Barat 2018 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, pada Senin (12/3/2018) malam diwarnai dengan adu pandangan para pasangan calon (paslon).

Hal itu terjadi saat moderator Rosiana Silalahi melempar pertanyaan soal pandangan paslon terkait politik balas budi. Paslon diminta komitmennya mencegah politik balas budi kepada tim sukses jika terpilih sebagai pemenang pilgub.

Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) mendapat kesempatan pertama menjawab. Ia menegaskan bahwa KKN tidak dibenarkan. Ia pun tidak akan melirik jika ada tim suksesnya yang meminta proyek.

Ia mencontohkan saat memimpin Kota Bandung, ia menjalankan lelang proyek secara online. Siapa pun bisa ikut dalam lelang itu selama memenuhi berbagai persyaratan.

"Lebih baik kita benar walaupun dimusuhi, daripada membenarkan dan melanggar konsep agama," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Pasangan Hasanuddin-Anton Charliyan menyatakan sejak awal tidak menggunakan mahar untuk maju di pilgub. Pasangan nomor urut dua ini menegaskan akan berjuang untuk kepentingan masyarakat.

"Koalisi kami murni koalisi dengan rakyat semata. Dari awal kami menolak mahar dan tidak pernah menyerahkan mahar kepada siapapun. Kami berkomitmen akan berjuang untuk kepentingan rakyat Jabar," jelas Hasanuddin yang diamini Anton.

Sudrajat-Ahmad Syaikhu juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hutang politik maupun logistik kepada partai pengusung maupun relawan. Ia hanya menegaskan bahwa sistem di Jawa Barat sudah online.

"Bagi saya, masalah proyek, Jabar sudah terbuka, semua (lelang) sudah online, transparan. Siapa yang visibel, masuk, dia akan dimenangkan sebagai pemenang kontrak," ungkap Sudrajat.

Pasangan nomor urut empat diwakili Dedi Mulyadi yang merupakan calon wakil gubernur. Ia menegaskan bahwa sehebat apapun sistem yang dimiliki untuk mencegah terjadinya politik balas-budi, akan sia-sia jika ternyata ada sponsor swasta yang mendukung paslon.

"Sehebat apapun sistem yang dimiliki, ketika disponsori kepentingan, kita akan sia-sia menghadapinya," jelasnya.

"Solusi terbaik, proses pencalonan kita tidak boleh disponsori oleh swasta manapun yang punya kepentingan terhadap Jawa Barat," tutur Dedi.

Di saat akhir, ia menyatakan agar swasta benar-benar tidak masuk kepada paslon dalam suksesi pilgub. "Bebaskan kita dari sponsor yang berkepentingan di Jawa Barat," pungkas Dedi.

(Erha Aprili Ramadhoni)