BEIJING – Pemerintah China memutuskan untuk membentuk Kementerian Urusan Veteran sebagai bagian dari reshuffle yang diajukan ke parlemen. Pembentukan kementerian itu ditujukan guna memberikan pelayanan lebih baik kepada mantan tentara yang terus mengeluhkan perlakuan buruk negara.
Kementerian Urusan Veteran akan memusatkan tugasnya pada pemberian perumahan serta mencarikan pekerjaan baru bagi mantan tentara. Tugas tersebut sebelumnya diemban Kementerian Urusan Sipil, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial, serta Komite Sentral Militer.
Melansir dari Reuters, Rabu (14/3/2018), veteran militer China menggelar dua hari demonstrasi di Beijing pada Februari 2017 dengan tuntutan pembayaran uang pensiun yang tertunda. Unjuk rasa itu menjadi puncak dari masalah penanganan China kepada tentara yang dipensiunkan dari tugasnya.
Presiden Xi Jinping mengumumkan pada 2015 bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China akan mengurangi pasukan sebesar 300 ribu orang. Pengurangan dimaksudkan untuk penggunaan anggaran pertahanan yang lebih efisien pada 2017.
Perdana Menteri China, Li Keqiang, menyatakan bahwa upaya pengurangan prajurit itu sudah hampir berhasil. Negeri Tirai Bambu berharap kebijakan itu dapat memberikan kelonggaran pada anggaran pertahanan sehingga bisa digunakan lebih banyak untuk pemutakhiran senjata bagi Angkatan Laut dan Udara.