UU MD3 Resmi Berlaku, Menkumham: Kalau Mau Judicial Review Silakan

Yasonna tak mau berkomentar banyak soal pihak-pihak yang menyebut dirinya tak berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo sehingga Jokowi tak mau menandatangani undang-undang tersebut.

"Biarlah mereka membuat komentar masing-masing. Saya yang tahu," tuturnya.

Sebelumnya batas waktu bagi Presiden Joko Widodo untuk menandatangani hasil revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah habis. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani serta tak mau mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu).

Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) karena adanya keresahan di masyarakat terhadap isi undang-undang tersebut.

(Salman Mardira)