Pemekaran Provinsi Kapuas Raya Tunggu Putusan Pemerintah Pusat

SINTANG - Isu pemekaran provinsi Kapuas Raya dikembangkan oleh sejumlah calon di Pilgub Kalimantan Barat cukup kencang dilontarkan kepada masyarakat untuk meraih dukungan.

Mantan Gubernur Kalimantan Barat yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Cornelis mengungkapkan, masyarakat harus mengetahui, bahwa untuk memekarkan suatu wilayah, masih harus menunggu selesainya proses moratorium (penangguhan) pemekaran wilayah dari pemerintah pusat.

Menurutnya, jika ada yang mengangkat isu pemekaran provinsi di Pilkada Kalbar itu artinya, tokoh tersebut masih minim pengalaman dalam pemerintahan.

"Kalau masih saja mengoreng isu tentang pemekaran Provinsi, berarti masih cetek pengalamannya. Ada baiknya belajar dulu yang banyak baru mencalonkan diri sebagai Gubernur," tandas Cornelis.

Pada kesempatan itu, Cornelis yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Karolin-Gidot Kalbar, mengingatkan kepada semua tim dan relawan yang ada agar bisa meredam isu yang berkembang dan memberikan penjelasan yang mendidik kepada masyarakat Sintang.

“Saya udah teken draft rencana pemekaran kapuas raya tahun 2012 lalu, semua sudah saya lakukan untuk pemekaran wilayah ini," sambungnya.

Selain itu, Calon Gubernur Kalimantan Barat (Cagub Kalbar) nomor urut 2, Karolin Margret Natasa meminta masyarakat di wilayah timur provinsi ini, memahami betul alur cerita tentang pemekaran provinsi Kapuas Raya. Menurutnya, selama ini pemerintah provinsi Kalbar tidak pernah menghambat pemekaran Kapuas Raya.