Banyak Orangtua Mendadak Miskin, Kang Dedi: Proses PPDB Sudah Salah Kaprah

Dalam hal ini, Dedi Mulyadi mengajak semua pihak untuk tidak menggunakan terminologi kaya atau miskin dalam dunia pendidikan. Menurut dia, istilah tersebut hanya pantas digunakan oleh stakeholder kependudukan dan sosial. Itu pun dalam rangka pengentasan kemiskinan bukan di bidang pendidikan.

"Indikator kemiskinan itu kan bukan SKTM. Dinas Kependudukan dan Dinas Sosial itu memiliki indikator itu. Ada standarnya untuk pengentasan kemiskinan. Kalau untuk mendapatkan pendidikan tidak perlu ada SKTM, itu jadul (jaman dulu) dan penyesatan," seloroh dia.

Pihaknya mengklaim, konsep pendidikan berkarakter yang digulirkannya saat menjabat Bupati Purwakarta saat, cukup efektif untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat bahkan hingga tingkat SMA. Artinya, masyarakat di wilayah ini bisa mengenyam pendidikan hingga 12 tahun tanpa 'Ribet'.

Sayangnya, pasca kewenangan pengelolaannya dilimpahkan ke pemerintah provinsi, wajib belajar 12 tahun ini sedikit terkendala. Karena, pemerintah daerah tidak bisa intervensi lagi. Apalagi, terkait proses PPDB-nya.