CNRP telah menyerukan para pemilih untuk memboikot pemilu, tetapi pihak berwenang memperingatkan, siapa pun yang melakukan hal itu akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Selain menyerukan boikot, CNRP juga mendesak komunitas internasional untuk menolak mengakui hasil pemilu, menyebut pemilu kali ini sebagai “kematian demokrasi di Kamboja”.
"29 Juli 2018 menandai kematian demokrasi di Kamboja, hari baru yang gelap dalam sejarah baru-baru ini," kata Wakil Presiden CNRP, Mu Socha. "Hasil yang diumumkan oleh CPP dan Komite Pemilihan Nasional harus ditolak sepenuhnya oleh masyarakat internasional."
BACA JUGA: Istri Pangeran Kamboja Tewas Setelah Mobilnya Ditabrak Taksi
Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Kamboja menyusul hasil pemilu yang dianggap cacat, tanpa ada saingan bagi Hun Sen. Gedung Putih menyebut pemilu Kamboja gagal mewakili keinginan rakyat.
Namun, Juru Bicara Pemerintah Kamboja, Phay Siphan mengatakan, pernyataan Washington hanya upaya untuk mengintimidasi negaranya dan bertentangan dengan keinginan rakyat Kamboja.
(Rahman Asmardika)