KPK Telusuri Rekomendasi DPRD Bekasi soal Tata Ruang Proyek Meikarta

Menurut Febri, dalam pengurusan izin proyek Meikarta, ada beberapa unsur pejabat di Bekasi yang terlibat di antaranya, dari Pemprov, Pemkab‎, dan juga pihak DPRD. Di mana, mega proyek Meikarta sendiri memakan lahan yang cukup luas.

 Baca juga: KPK Periksa Sekretaris Pribadi Mantan Petinggi Lippo Group‎ Terkait Suap Meikarta

"Karena wilayah yang sangat luas, pembangunan dan perizinan untuk wilayah sangat luas diduga perlu melakukan revisi peraturan daerah terlebih dahulu dan tentu saja itu membutuhkan otoritas atau kewenangan dari DPRD Bekasi," terangnya.

Febri mengindikasikan pembangunan proyek Meikarta yang dilakukan oleh anak usaha Lippo Group ‎dilakukan sebelum izin mendirikan bangunannya keluar. Oleh karenanya, KPK menelusuri kejanggalan proses tersebut yang diduga berujung pada kesepakatan jahat.

"Fokus utama saat ini rangkaian peristiwa proses perizinan dari rekomendasi dari dinas dan proses tata ruang yang pasti harus melibatkan anggota DPRD Bekasi. Kenapa perlu didalami, karena proses perizinan ini yang kami duga sebagai underline transaksi dari dugaan suap dari terhadap Bupati Bekasi dan sejumlah pihak," terangnya.