Jelang Reuni Alumni 212, Ini Tanggapan TKN Jokowi-Maruf

"Bila dianggap tidak tepat dilaksanakan di Monas, maka polisi boleh untuk menolak," papar Politikus Partai Hanura ini.

 (Baca juga: Polda Metro Belum Terima Surat Pemberitahuan Reuni Akbar 212)

Dengan kondisi tersebut, lanjut Inas, diharapkan pihak kepolisian dapat benar - benar tegas menegakan undang-undang yang berlaku.

"Selain itu juga karena reuni tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu tahapan pemilu, maka Bawaslu wajib mencermati apakah Reuni Alumni 212 tersebut melanggar PKPU 23/2018? karena rapat umum baru diperbolehkan pada tanggal 24 maret 2019," pungkasnya.

(Awaludin)