Hadapi Perubahan Politik-Ekonomi, Jokowi Minta TNI Buat Strategi Pertahanan Keamanan

BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus mulai merencanakan program strategi pertahanan keamanan, baik jangka menengah maupun jangka panjang demi menjaga stabilitas negara.

"Strategi keamanan sangat perlu dalam pembangunan kita, baik untuk sekarang jangka menengah maupun jangka panjang," ujar Jokowi saat menghadiri apel Danrem-Dandim di Pussenif (pusat persenjataan infanteri) di Bandung, Jabar, Senin (26/11/2018).

Kepada ratusan Danrem dan Dandim, presiden menekankan, program strategi pertahanan keamanan bisa dilakukan di sisi anggaran.

Selain itu, hal lain yang bisa dilakukan dengan melakukan riset-riset atau kajian pemindahan markas-markas komando dalam upaya memetakan strategi pertahanan keamanan ke depan.

(Baca juga: Jokowi Minta TNI Jaga Netralitas di Tahun Politik)

Menurutnya, hal tersebut untuk merespons perubahan politik dan ekonomi dunia yang berubah sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan pula sebuah strategi untuk menghadapi kondisi perubahan tersebut.

"Misalnya, apakah memindahkan markas-markas ke timur atau ke barat atau utara, itu semuanya harus memerlukan kajian dan penelitian sehingga bisa diputuskan di mana pastinya," ujar Kepala Negara.

Tak hanya strategi keamanan, Jokowi juga menyinggung soal netralitas TNI. Ia meminta agar TNI tetap menjaga nilai-nilai netralitas terutama dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Artinya netralitas TNI itu betul-betul harus dijaga, demi stabilitas politik untuk pembangunan," kata dia.

(Qur'anul Hidayat)