Kode Korupsi Dana Pendidikan : Bupati Cianjur Disebut "Cempaka"

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya penggunaan kode untuk menyamarkan nama Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM), dalam kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, cempaka merupakan kode yang diduga digunakan sejumlah pihak untuk mengganti nama Bupati Cianjur. Kode tersebut diduga untuk menyamarkan komunikasi dalam proses transaksi uang korupsi.

"Sandi yang digunakan adalah 'Cempaka' yang diduga merupakan kode yang menunjuk Bupati IRM," kata Basaria saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

‎Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.

Empat orang tersebut ialah Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (RIM)‎; Kadisdik Cianjur, Cecep Sobandi (CS); Kabid SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin (Ros); dan Kakak Ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady (TCS).

Bupati Cianjur bersama Cecep Sobandi dan Rosidin diduga meminta atau memotong pembayaran ‎terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sekira 14,5 persen dari total nilai uang Rp46,8 miliar. Bupati Irvan diduga telah menerima fee 7 persen dari alokasi dana pendidikan tersebut.

Bupati Cianjur diduga menggunakan jasa Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur berinisial R dan ‎bendaharanya berinisial T untuk menagih fee dari DAK Pendidikan pada sekira 140 kepala sekolah di Cianjur yang mendapat dana tersebut.

(Baca Juga : KPK Tetapkan Bupati Cianjur Tersangka Korupsi Dana Pendidikan)

Sementara itu, kakak ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy ‎berperan menjadi perantara dalam pemberian uang DAK Pendidikan dari para kepala sekolah untuk Bupati Cianjur. Sebab, para kepala sekolah sudah mengenal Cepy sebagai orang kepercayaan Bupati Cianjur.

‎Atas perbuatanya, Irvan, Cecep, Rosidin, dan Tubagus Cepy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau huruf e atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto ‎Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Baca Juga : KPK: Diduga Anggaran Fasilitas Ratusan Sekolah "Disunat" Bupati Cianjur)

(Erha Aprili Ramadhoni)