Aher Akhirnya Penuhi Panggilan KPK terkait Kasus Meikarta

Pemkab Bekasi sendiri telah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk sejak Mei 2017. Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan, dan perkantoran di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.

Awalnya KPK sendiri telah berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan tersangka. Meikarta sendiri merupakan megaproyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni ‎Bupati Bekasi periode 2017–2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY); dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

(Baca juga: KPK ke Aher: Tidak Perlu Khawatir Diperiksa Sebagai Saksi Suap Meikarta)

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lain, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP); serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian ada Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J); Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN); Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT); serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektare yang dibagi dalam tiga tahapan.

(Baca juga: Aher Sudah Telepon KPK, Bersedia Diperiksa Terkait Suap Meikarta)

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komisi fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

(Hantoro)