Di sisi lain Tjahjo turut menekana bila awalnya dirinya melihat ada perbedaan persepsi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Dari kesalahpahaman itu Kemendagri dipanggil DPR dan menghasilkan rapat kedua pemda tersebut.
Hingga akhirnya dari rapat itu hasilnya bahwa kewenangan memberikan izin untuk proyek Meikarta itu ada pada pemerintah kabupaten Bekasi. Hanya koordinasinya dengan pemerintah Jabar.
"Di forum rapat itulah saya dilapori kemudian saya telpon dengan dirjen, 'sudah beres?' 'sudah'. Saya telepon bupati ya sudah laksanakan dengan baik. Tolong dibantu supaya cepat perizinannya sesuai dengan aturan yang ada," tukas Tjahjo.
Sebelumnya, Neneng saat bersaksi di sidang suap proyek Meikarta pagi tadi di Pengadilan Tipikor Bandung mengakui, Tjahjo memintanya agar membantu perizinan Meikarta.