Wiranto Gelar Rakor Bahas Antisipasi Kebakaran Hutan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan pada 2019.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, perwakilan BNPB, BPBD, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, perwakilan Polri dan lainnya.

"Hari ini, kita kembali rapat karena ada beberapa provinsi yang kita lihat adanya titik-titik api yang bisa terjadi saat musim hujan selesai. Kemudian, kemarau panjang akan menimbulkan kebakaran hutan dan lahan," kata Wiranto usai Rakor seperti dikutip dari Antaranews.com, Rabu (23/1/2019).

(Baca Juga: Kebakaran 124 Hektare Hutan dan Lahan Riau Belum Tertangani)

Menurut dia, rapat koordinasi ini diperlukan agar ada kesiapan dari TNI, Polri, BNPB dan pemerintah daerah untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau kita tidak siap dari sekarang, maka kebakaran hutan bisa terjadi," kata Wiranto.

Mantan Panglima TNI ini menyebutkan harus ada upaya pencegahan sejak dini agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi.

Pada tahun lalu, Indonesia telah berhasil menekan kebakaran hutan dan lahan yang biasanya terjadi di sejumlah wilayah. Wiranto pun mengapresiasi kinerja Menteri LHK yang telah melakukan perencanaan yang sangat detail dan teliti bagaimana caranya mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita selalu diprotes oleh luar negeri karena kita selalu mengekspor asap, seperti Singapura, Malaysia, Brunei dan negara lainnya," katanya.

 

Tapi, beberapa tahun ini sudah tidak ada lagi komplain dari negara tetangga. "Artinya, apa kita sudah berhasil menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, ucapnya.

(Baca Juga: Tahun Berganti, Kebakaran Hutan di Riau Masih Jadi "Pekerjaan Rumah") 

Keberhasilan dalam menekan kebakaran hutan dan lahan itu karena kerja keras dari pemerintah yang bekerja sama dengan swasta, pemda kemudian membuat regulasi-regulasi.

"Pemda melakukan kegiatan-kegiatan seperti pembuatan embung, pembuatan kanal, sumur-sumur bor dan menyiagakan pasukan uuntuk mengatasi kebakaran dengan cepat," tutur Wiranto.

(Arief Setyadi )