"Belum lagi laju deforestasi (penggundulan hutan) kita yang masih 900% lebih besar dari laju reforestasi (reboisasi). Jika ini terus berlanjutan, maka tidak aneh jika pada akhirnya hutan kita habis," ujar pria yang biasa disapa Gorba itu dalam keterangannya, Rabu (30/1/2019).
Dan yang tidak kalah penting, sambungnya, saat ini sebaiknya fokus pada alokasi anggaran adalah rehabilitasi daerah aliran sungai, menjaga ekosistem pinggir sungai, bukan saja sebagai upaya pencegahan bencana namun juga berguna bagi konservasi.
Menurut Gorba, saat ini proses penganggaran yang “njelimet” membuat pemerintah daerah sulit bergerak.
"Bagaimana mau bergerak dengan baik jika perencanaan anggaran masih harus menunggu pemerintah pusat di bulan Oktober setiap tahunnya? Akhirnya proses penyerapan anggaran DBH DR di daerah seadanya karena perencanaannya juga “grasa-grusu” hasilnya data menunjukan DBH DR yang terserap baru Rp1,84 triliun (27,68%) dari jumlah transfer pemerintah sebesar Rp6,6 triliun," kata dia.
Karena itu, Gorba yang juga Ketua Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Banten, Jakarta dan Jawa Barat, mendukung upaya revisi PMK 230/2017 yang akan menggeser fokus kebijakan anggaran dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat ini, ke kebijakan anggaran untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
(Angkasa Yudhistira)