Karhutla Perlahan Teratasi, Fokus Selanjutnya Disarankan Beralih ke Reboisasi

JAKARTA - Pemerintahan Jokowi-JK dinilai sudah berhasil menurunkan angka Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menjadi salah satu fokus dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Karena itu, sekarang ini sudah saatnya pemerintah fokus pada masalah yang jauh lebih besar, yaitu reforestasi dan penanganan lahan kritis yang menjadi penting di tengah ancaman bencana hidrometeorologis akibat dari perubahan iklim global.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan, Mikhail Gorbachev Dom mengatakan angka luasan lahan kritis Indonesia yang masih 14 juta hektar sangat berbahaya bagi masyarakat ditengah ancaman perubahan iklim, bencana banjir, tanah longsor siap mengancam masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

(Baca Juga: Wiranto Gelar Rakor Bahas Antisipasi Kebakaran Hutan)

"Belum lagi laju deforestasi (penggundulan hutan) kita yang masih 900% lebih besar dari laju reforestasi (reboisasi). Jika ini terus berlanjutan, maka tidak aneh jika pada akhirnya hutan kita habis," ujar pria yang biasa disapa Gorba itu dalam keterangannya, Rabu (30/1/2019).

Dan yang tidak kalah penting, sambungnya, saat ini sebaiknya fokus pada alokasi anggaran adalah rehabilitasi daerah aliran sungai, menjaga ekosistem pinggir sungai, bukan saja sebagai upaya pencegahan bencana namun juga berguna bagi konservasi.

Menurut Gorba, saat ini proses penganggaran yang “njelimet” membuat pemerintah daerah sulit bergerak.

"Bagaimana mau bergerak dengan baik jika perencanaan anggaran masih harus menunggu pemerintah pusat di bulan Oktober setiap tahunnya? Akhirnya proses penyerapan anggaran DBH DR di daerah seadanya karena perencanaannya juga “grasa-grusu” hasilnya data menunjukan DBH DR yang terserap baru Rp1,84 triliun (27,68%) dari jumlah transfer pemerintah sebesar Rp6,6 triliun," kata dia.

Karena itu, Gorba yang juga Ketua Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Banten, Jakarta dan Jawa Barat, mendukung upaya revisi PMK 230/2017 yang akan menggeser fokus kebijakan anggaran dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat ini, ke kebijakan anggaran untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

(Angkasa Yudhistira)