MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera selesaikan proses seleksi atau lelang jabatan. Hal tersebut agar jalannya roda pemerintahan Pemprov DKI tak berjalan pincang karena banyaknya pejabat yang tidak definitif di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Prioritas utama Plt itu. Kalau namanya Plt kan mereka tidak maksimal dalam kinerjanya, gitu lho," kata Gembong saat dihubungi, Selasa (26/2/2019).
Baca juga: 16 Jabatan Eselon II di Pemprov DKI Diisi Plt
Seperti diketahui, Anies melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan pejabat Pemprov DKI. Ada sekira 1.125 orang yang dirotasi dan dimutasi. Akibat dari utak-atik jabatan itu membuat 16 posisi eselon II dijabat oleh Plt.
Beberapa jabatan yang dijabat Plt, yakni Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala BP BUMD.
Baca juga: Begini Kisah Mantan Kadis LH Provinsi DKI Dicopot dari Jabatannya
Menurut dia, apabila Anies membiarkan lama jabatan itu dijabat Plt, maka akan membuat kualitas pelayanan kepada masyarakat akan menurun. Sebab, ia merasa bila seseorang tidak secara definitif menjabat sebuah SKPD, maka bekerjanya pun akan setengah hati.
"Pasti karena mereka kan setengah hati, namanya Plt setengah hati itu kerjanya," katanya.
Baca juga: Dimutasi Jadi Kadisdik, Ini yang Akan Dilakukan Eks Kadispora DKI
Disinggung ihwal perombakan yang dilakukan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk menghilangkan 'gerbong' pejabat era gubernur sebelumnya, ia mengaku tak bisa menilai sampai ke sana. Kata dia, rotasi dan mutasi pejabat itu merupakan hak preogratif seorang Anies
"Saya pikir rotasi jabatan itu hal yang biasa. Enggak ada yang, bias aja. Ya banyak faktor, untuk mereka dirotasi. Mungkin sisi kinerja kurang maksimal, perlu penyegaran. Hal yang biasa saja," kata dia.
(Fakhri Rezy)