Mendagri: Pemilu 2019 Harus Demokratis, Dukung Penuh Penyelenggara, dan Pilihan Sesuai Hati Nurani

TERNATE – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penekanan terhadap agenda Pemilu Serentak 2019, yaitu Pemilu Serentak 2019 harus demokratis, segenap elemen bangsa dukung penuh Penyelenggara Pemilu, dan terakit pilihan masyarakat harus didasarkan pada hati nurani. Hal tersebut, ia sampaikan pada acara Kuliah Umum dengan tema: “Demokrasi dan Pemilu Serentak”, di Universitas Khairun, Kota Ternate, Selasa (5/3/2019).

Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan saat ini Indonesia memasuki tahap Pemilu Serentak 2019 yang sebelumnya telah dilaksanakan 3 kali Pilkada serentak, yaitu tahun 2015 dengan 269 daerah, tahun 2017 dengan 101 daerah, dan Tahun 2018 dengan 171 daerah. Kemudian, pada 17 April nanti rakyat akan memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

“Ini proses yang panjang sekali. KPU punya target tingkat partisipasi 78 persen. Ini sebuah proses dinamika yang panjang yang ujung membentuk sebuah sistem presidensil yang harus semakin efektif, semakin efisien pembentukan reformasi birokrasi dalam upaya memperkuat NKRI dan otonomi daerah secara komprehensif,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga mempertegas, “Memilih pemimpin yang amanah secara langsung secara demokratis sesuai pilihan hati nurani, ini yang ingin kita bangun.”

Tjahjo juga mengingatkan pada tahapan Pemilu saat ini, yaitu tahapan kampanye baik Pileg maupun Pilpres, perlu adanya pendidikan politik yang baik dan benar untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan pemahamannya serta untuk mengetahui siapa calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta paslon presiden dan wakil presiden, maka mulai banyak muncul spanduk, poster sampai di pelosok-pelosok desa, kita harus cermati dengan arif dan bijaksana.

“Ingat bahwa Pemilu itu pesta demokrasi, memilih pemimpin amanah yang punya konsep, punya program, punya gagasan, punya ide untuk bangsa dan negara ke depan, tujuan dari keserentakan Pemilu ini hanya satu memastikan program strategis nasional dari seorang presiden terpilih itu bisa berjalan dengan baik. Sama halnya dengan program di tingkat provinsi seiring dengan program prioritas gubernur terpilih dan seiring juga dengan program prioritas bupati/walikota terpilih. Ini proses yang namanya pembangunan jangka panjang,” tutur Tjahjo.