Sejumlah pihak mengkritik rencana relokasi ini. Mereka menyatakan pulau itu sering diterjang badai dan tidak dapat menyediakan mata pencaharian bagi ribuan orang.
"Ada sejumlah hal yang belum jelas bagi saya bahkan setelah mengujungi pulau itu," ujar Yanghee Lee.
Baca: Amnesty International Cabut Penghargaan Suu Kyi karena Gagal Atasi Kekerasan Terhadap Rohingya
Baca: Disebut Lakukan Genosida Rohingya, Jenderal Myanmar: PBB Tidak Punya Hak Ikut Campur!
Termasuk, katanya, apakah pulau itu benar-benar bisa dihuni manusia.
"Relokasi yang tak terencana dengan baik serta tanpa persetujuan para pengungsi yang bersangkutan, berpotensi menciptakan krisis baru," kata Lee yang berkunjung ke pulau itu pada Januari lalu.
Pemerintah Bangladesh, katanya, berkewajiban memastikan bahwa pemindahan ini tidak menimbulkan krisis baru.
Pemerintah Bangladesh belum memberikan tanggapan terhadap masalah ini.