Pimpinan KPK Minta Pemilu Dijadikan Kewajiban, Bukan Hak

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berharap agar Undang-Undang (UU) Pemilu yang ada saat ini bisa dievaluasi. Saut meminta poin dalam UU yang menyatakan pemilu adalah hak diganti menjadi kewajiban.

"Semestinya pemilu itu bukan hak, tapi kewajiban. UU/Paradigma Pemilu kita harus dievaluasi lagi naskah akademiknya bahwa pemilu itu semestinya wajib," kata Saut kepada Okezone, Senin (8/4/2019).

Menurut Saut, konsep untuk mewajibkan masyarakat ikut pemilu sangat relevan diterapkan di In‎donesia. Sebab, sambungnya, sudah ada beberapa negara yang mewajibkan rakyatnya untuk ikut pemilu.

"Ada banyak dasar pemikiran yang bisa dipakai untuk konsep ini. Itu sebabnya ada beberapa negara mewajibkan pemilu dengan sejumlah alasan. Sementara kita, belum wajib," terang Saut.