"Dimana ASN yang pindah jumlahnya menjadi 111.000-an ditambah Polri, dan TNI. Anggota keluarganya menyesuakan dengan 4 anggota keluarga," papar Bambang.
"Pelaku ekonominya 184 ribu jumlah penduduk di bawah satu juta tepatnya 870 ribu. Jadi dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama dibutuhkan lebih sedikit. Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi," tambahnya.
Bambang mengatakan, Menkeu Sri Mulyani telah menyarankan bila lahan yang telah dikuasi pemerintah untuk Ibu Kota yang baru itu nantinya bisa diberikan konsensinya kepada swasta.
Sehingga, pihak swasta bisa membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, pembiayaan pemindahan Ibu Kota bisa dilakukan dengan pemanfaatan aset yang ada di Jakarta lantaran tidak semua aset bisa dipakai di Ibu Kota yang baru.
(Baca Juga: Jokowi Putuskan Ibu Kota Indonesia Dipindah ke Luar Jawa)