Jokowi Ingin Pemindahan Ibu Kota Tak Beratkan APBN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) suah siap terkait permasalahan pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa.

Selain Kemenkeu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah menyatakan siap untuk membangun kota baru itu nantinya menjadi ibu kota.

"Terkait anggaran Kemenkeu sudah pastikan siap. Kalau PU sudah siap. Dan kalau langkahnya seperti itu tidak ada masalah," ujar Jokowi saat menggelar buka puasa bersama petinggi dan kepala lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin anggaran pemindahan ibu kota sepenuhnya membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Sehingga, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema dalam pembiayaan pemindahan ibu kota tersebut. "Artinya kita siap. Tapi saya sampaikan ke Kemenkeu agar tidak menggunakan APBN," imbuhnya.

Jokowi menambahkan, pemerintah telah menyiapkan tiga daerah alternatif yang menjadi pilihan pemindahan ibu kota. Meski demikian, ia tak merinci ketiga daerah itu.

(Baca Juga: Di Acara Buka Puasa Bersama, Jokowi Tegaskan Keseriusannya Pindahkan Ibu Kota)

"Ada tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya ada 80 ribu hektare, ada 120 ribu hektare, dan ada 300 hektare. Meskipun belum kita putuskan yang mana kita pakai," jelas Jokowi.

Jokowi menerangkan bahwa luas ibu kota di Jakarta hanya seluas 66 ribu hektare. Sehingga, tiga daerah yang menyiapkan lahan itu dipastikan telah cukup untuk menjadi kandidat ibu kota yang baru.

"Seperti kita tahu Jakarta ini hanya 66 ribu hektare. Artinya ini cukup dan hanya tinggal memutuskan," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)