Persiapan Pembangunan Ibu Kota Baru Dimulai 2020

"Kita ingin dorong, meski biaya tidak murah, namun pengunaan APBN seminimal mungkin. Jadi, kita buat aturan khusus agar swasta dan BUMN bisa terlibat. Dengan DPR akan kami bahas penetapan undang-undang sekaligus persetujuan Ibu Kota baru," kata Bambang.

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyampaikan, DPR siap mewujudkan rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota.

"Kami di DPR siap wujudkan dari sisi regulasi, ide gagasan, untuk saling melengkapi apa yang dibutuhkan pemerintah," ucap Misbakhun.

Salah satu hal yang harus didiskusikan, lanjut Misbakhun, adalah bentuk aturan yang diperlukan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke lokasi lain.

"Pertama yang dibutuhkan, undang-undang butuh atau tidak? Apakah cukup dengan executive policy atau perlu undang-undang, nah ini yang menjadi diskusi kita," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)