Gerakan People Power Justru Timbulkan Perpecahan Antar Anak Bangsa

CIAMIS – Isu gerakan people power atau yang belakangan dinamakan gerakan kedaulatan rakyat terus mendapat penolakan, salah satunya dari Ciamis dan Pangandaran, Jawa Barat. Reaksi penolakan itu turut disuarakan oleh Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana.

"People power yang mana lagi? People power itu 17 April kemarin (pelaksanaan Pemilu 2019-red) untuk menegakkan kekuasaan, untuk memilih siapa yang berkuasa memimpin negeri ini, sudah selesai," kata Nanang, Minggu (19/5/2019).

Menurutnya, bila ada gerakan people power lain, maka itu jelas itu merupakan people power tandingan yang artinya ilegal. Sebab kata dia, people power tersebut tak lain ialah disinyalir untuk 'menggoyang' kekuasaan.

"Data survei 70 persen rakyat puas terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Lebih baik dari pada people power, nonton power rangers saja ya," katanya menyindir.

Penolakan terhadap gerakan kedaulatan rakyat juga diserukan Ketua GP Ansor Kabupaten Ciamis, Dandeu Rifai. Menurutnya, bulan Ramadan diharapkan bisa dijadikan momentum untuk mempersatukan kembali perbedaan yang terjadi selama proses Pilpres dan Pileg.