Jokowi menargetkan tak ada lagi kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ia pun meminta agar jajarannya mempunyai terobosan yang baik guna mendapatkan opini yang baik dari BPK.
"Seperti belanja barang, belanja modal, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset yang tak berwujud," tambahnya.
"Saya tak bosan ingatkan, agar kita jaga dan memaksimalkan pengelolaan keuangan rakyat. Ini pertanggungjawaban konstitusional dan pertanggungjawaban ke rakyat bahwa uang negara dan rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat," tandasnya.
(Awaludin)