Polda Jabar Diminta Buka Kembali Kasus Dugaan Perusakan Ruko di Bandung

JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Hajar Fickar menilai kasus dugaan perusakan, penjarahan ruko serta dan keterangan palsu di Kota Bandung, Jawa Barat dengan pelapor Budi Hartono Tengadi bisa dilanjutkan kembali. Perkara itu sebelumnya sempat dihentikan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar dengan menebitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Budi sudah menempuh proses hukum melalui Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Hasilnya diputuskan untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyidik serta dilakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana yang berada di dalam tempat dan penguasaan terlapor.

Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri juga telah memerintahkan penyidik Direskrimum Polda Jabar untuk menindaklanjuti secara profesional, proposional, objektif, transparan dan akutabel serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor secara periodik. Namun sampai saat ini perintah tersebut belum ditindaklanjuti.

Menurut Fickar, dengan adanya penetapan penyitaan PN Bandung tersebut, penyidik kepolisian bisa membuka kembali proses penyidikan perkara tersebut.

"Dalam konteks peristiwa di atas karena sudah ada penetapan penyitaan PN Bandung, maka penyidik kepolisian bisa membuka kembali perkara dan melakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan untuk dilanjutkan ke penuntutan," kata Fickar saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya menyebut akan mempelajari atau meneliti terlebih dahulu kasus tersebut. Ke depannya kata dia, tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan proses penyidikan tersebut.

"Kami akan mempelajari dan ranahnya adalah fungsi pengawasan internal akan melakukan penelitian terhadap perkara yang dimaksudkan," kata Trunoyudo saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Upaya Budi dalam mencari keadilan tak hanya sampai di PN Bandung. Budi juga menyurati Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian lantaran menduga adanya ketidak profesionalan oknum anggota Polri dalam menangani laporannya di Ditreskrimum Polda Jabar terkait perusakan, penjarahan, dan keterangan palsu.

Budi juga mengutip pernyataan Kapolri yang meminta seluruh jajarannya untuk proaktif menindak tegas segala bentuk persekusi di berbagai daerah. Sebab, kata Kapolri, persekusi merupakan pelanggaran hukum yang tak termasuk delik aduan. Tanpa adanya aduan masyarakat, polisi bisa langsung memproses secara hukum.

"Di tengah tuntutan masyarakat akan profesionalisme dan netralitas penyidik Polri, saya sependapat dengan Biro Wasidik Bareskrim Polri yang memerintahkan kepada jajarannya yaitu Polda Jabar untuk menjalankan pemeriksaan laporan saya secara profesional, proporsional, objektif, transparan dan akuntabel,” ungkap Budi.