JAKARTA - Pengkaderan ideologi pancasila diharapkan dilakukan pemerintah agar ideologi bangsa tetap terjaga. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Senin (1/7/2019).
Bila hal tersebut bisa dijalankan, Japto menilai BP7 tidak perlu dibentuk. “Tapi cukup mungkin dari Menhan untuk membuat kurikulum dan silabusnya saja untuk diterapkan, dan ini harus menjadi landasan pokok di dalam azaz-azaz pengkaderan setiap organisasi. Agar jangan azas sifat satu organisasi ini Pancasila, tetapi realitanya tidak,” kata Japto.
Dirinya pun optimis, jika pengkaderan di setiap ormas dimulai dengan kurikulum dan silabus dengan pengawasan dan penatar dari pemerintah, maka sekira 5-10 tahun ke depan bangsa Indonesia sudah kembali kepada Pancasila.
“Adalah tugas pemerintah untuk mengadakan pengkaderan ideologi. Mungkin itu akan menyatukan kita ke depan. Dan yang sangat kami dambakan sebagai Pemuda Pancasila adalah kembalinya kita ke Undang-undang Dasar 1945,” katanya.