Jika Semua Parpol Oposisi Gabung Koalisi Pemerintah, Apa Kabar Demokrasi?

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden terpilih pada Minggu 30 Juni 2019. Rencananya, mereka akan dilantik sebagai presiden-wakil presiden pada 20 Oktober 2019 dalam sidang MPR.

Pasca-penetapan tersebut, pasangan Prabowo-S‎andiaga Uno membubarkan koalisi Adil Makmur yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Parta Demokrat. Koalisi Adil Makmur menyerahkan sepenuhnya langkah politik ke depan ke masing-masing partai.

Mencuat isu bahwa sejumlah partai politik Koalisi Adil Makmur (oposisi) akan merapat ke Jokowi. Ketua Umum (Ketum) PAN, Zulkifli Hasan ‎sudah pernah bertemu dengan Jokowi pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar. Pun demikian dengan Demokrat, putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah bertemu Jokowi.

Baca Juga: Perindo Ingin Partai Pendukung Prabowo-Sandi Jadi Oposisi

Namun, belum ada partai oposisi yang menyatakan dengan resmi akan bergabung dengan koalisi Jokowi. PKS dan Partai Gerindra juga belum ada satu pun petingginya yang bertemu secara ‎langsung dengan Jokowi untuk membahas langkah kedepan ataupun ihwal rekonsiliasi.

Pengamat Politik asal Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar mengatakan, dalam sistem demokrasi di Indonesia yang menggunakan cara presidensial, ‎tidak ada celah untuk oposisi dan koalisi pemerintah. Yang ada, hanya penyeimbang pemerintah.

"Saya melihat esensinya mereka (oposisi) bergabung dengan koalisi itu kan sebetulnya dalam upaya ingin mengawal pemerintahan. Kedua, tentu kita berbicara dalam politik praktis. Nah, ketika bicara politik praktis bicara apa yang didapat dan apa yang kemudian manfaat yang bisa mereka dapatkan untuk keberlangsungan partai mereka di 2024," kata Idil saat berbincang dengan Okezone.

Baca Juga: Menerka Peluang Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS Gabung Koalisi Jokowi

Idil berpandangan seluruh oposisi terbuka lebar untuk berkoalisi dengan Jokowi. Meskipun, penentuan diterima atau tidaknya ada di tangan Jokowi. Jokowi sendiri sudah pernah menyampaikan bahwa terbuka lebar menerima oposisi yang ingin bergabung untuk sama-sama membangun bangsa.

Namun, hingga kini belum ada ketum partai politik oposisi yang berkomunikasi intens atau membahas langkah ke depan untuk berkoalisi dalam pemerintahan Jokowi.