Pasca-Politik Nasi Goreng Megawati, Prabowo di Antara Kekuasaan dan Elektoral 2024

TANGSEL - Pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoutri berlangsung di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juli 2019 siang. Kedua tokoh itu nampak didampingi oleh petinggi partai masing-masing.

Pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi yang diharapkan mampu merawat kebhinekaan dan kehidupan berbangsa ke depan. Terlebih pasca-pemilihan presiden (Pilpres), kondisi masyarakat terbelah hingga pada tingkatan yang paling bawah.

Itulah sebabnya banyak kalangan sangat menanti pertemuan antara Prabowo, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati. Setidaknya dengan pertemuan ketiga tokoh tersebut, ada penurunan tensi politik yang dapat dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Megawati ke Prabowo: Mas, Mari Kita Rukun Kembali

Namun begitu, tetap saja secara politik hal demikian tidak bisa disimpulkan sebagai arah politik baru bagi Partai Gerindra untuk bergabung di pemerintahan Jokowi. Karena secara insentif elektoral, kubu Prabowo lebih diuntungkan berada di luar pemerintahan.

"Itu harus dihitung secara cermat ya, hati-hati, dipikirkan bagaimana di satu sisi tentang kekuasaan, kursi menteri, itu untuk menghidupkan partai juga. Di sisi lain, kepentingan insentif elektoral 2024 (Pemilu) juga menjadi penting," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago kepada Okezone.

Dijelaskan Pangi, insentif elektoral yang dimaksud adalah mengukur secara matang apakah dengan berada di dalam pemerintahan memberi peningkatan dukungan suara, atau justru sebaliknya mendegradasi dukungan yang diraih sebelumnya.

"Bagaimana elektabilitas partai ke depan pada 2024 itu, kalau dengan mengambil peran masuk ke dalam gerbong politik pemerintah. Ada tren menurun (elektabilitas), karena biasanya partai yang tidak menjadi anti tesis dari pemerintah, tidak punya bargaining, biasanya berpengaruh. Rata-rata partai oposisi kan ada kecenderungan naik elektabilitasnya," imbuhnya.

Baca Juga: Makan Nasi Goreng Megawati, Prabowo: Saya Sampai Nambah

Lebih lanjut dikatakannya, kubu Prabowo tinggal memilih mana yang akan diambil demi kepentingan partai maupun proses demokrasi yang tengah berjalan. Namun Pangi menyarankan, demi insentif elektoral, maka sebaiknya Prabowo tetap memimpin menjadi oposisi.

"Kalau kita bicara insentif elektoral 2024 ya itu penting mengambil langkah menjaga masa depan partai (oposisi). Tapi kalau untuk kepentingan transaksional pragmatis jangka pendek, ya mengambil posisi menteri," ujarnya.

(Arief Setyadi )