Napak Tilas KKB Egianus Kogoya di Nduga: Berawal dari Misteri Kematian 67 Balita

JAYAPURA - Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung menyebut, soal permintaan penarikan personil TNI Polri di Kabupaten Nduga atas upaya penegakan hukum kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah itu oleh berbagai pihak dinilai kurang tepat.

Marinus kepada media ini memaparkan, upaya penarikan pasukan TNI Polri tidak serta merta bisa dilakukan. Namun mesti dengan upaya komprehensif yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nduga.

Persoalan Nduga kata dia, tidak serta merta pula terjadi, hingga kemunculan KKB pimpinan Egianus Kogoya di wilayah itu yang terus melakukan perlawanan kepada pemerintah dan militer. Soal kekecewaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Nduga disebut adalah akar permasalahan konflik di wilayah itu.

"Jadi akibat akumulasi permasalahan jauh sebelumnya, seperti yang saya muat dalam penelitian saya tahun 2016 lalu. Terjadi kasus kematian misterius 67 balita dan anak - anak pada rentang bulan Agustus hingga Desember 2015 silam," kata Marinus, Kamis (1/8/2019).

Pada kasus itu, penanganan kesehatan yang disebutnya tidak cepat dan tepat membuat puluhan anak-anak dan balita meregang nyawa. Diare, demam dan Pneumonia yang disebabkan oleh serangan kuman Pneumococcus dan Japanese Encephalitis, harusnya bisa diminimalisir dengan imunisasi dan asupan gizi yang baik kepada anak-anak dan balita, hingga mereka tidak terjangkit.

"Dan soal itu sebenarnya sudah diriset oleh Komnas HAM pada Maret 2016 lalu. Jadi akibat lambannya penanganan hingga jatuhnya korban jiwa anak-anak dan balita membuat masyarakat Nduga kecewa. Bukan dimulai dari Tragedi penembakan 19 pekerja PT. Istaka Desember 2018 itu," katanya.

Marinus menyebut, kaitan kasus Nduga saat ini perlu diuraikan kasus demi kasus serta pencarian upaya penyelesaian, termasuk konflik bersenjata yang terjadi dan akibatnya terhadap masyarakat Nduga.

"Tahapan pertamanya menurut saya adalah menyelesaikan akar masalah kaitan dengan kematian anak-anak dan balita itu, lalu bisa bicara ke hal lain,"katanya.

Diakui Marinus, kala bertemu dengan keluarga - keluarga korban pada bulan Desember 2015 lalu di distrik Mbua, ada rasa kecewa dan sakit hati terhadap Pemda Kabupaten Nduga. Banyak adik-adik dari pimpinan KKB Egianus Kogoya yang meninggal akibat penyakit. Dan tudingan kelalaian Pemda sangat nampak atas buruknya pelayanan kesehatan.

"Tidak ada Puskesmas di seluruh distrik - distrik yang terdampak wabah penyakit. Dari distrik Mbua sampai Distrik Yigi hingga Distrik Mpenduma. Yang ada hanya satu Pustu peninggalan misionaris,"katanya

Yang lebih mengejutkan lagi 100 persen bayi dan balita di wilayah konflik Nduga saat ini, belum mendapat suntikan imunisasi. Marinus yang juga sebagai pengamat politik Papua ini menyebut masyarakat Nduga menilai ada unsur kesengajaan pemerintah Nduga.

"Dari kasus krisis kesehatan inilah sampai sekarang Pemda Kabupaten Nduga sulit berkomunikasi dengan masyarakat didistrik - distrik yang sedang berkonflik saat ini. Distrik - distrik yang menjadi basis dukungan perjuangan kelompok Egianus Kogoya,"ungkapnya.

Maka itu, langkah pertama yang selayaknya dilakukan adalah adanya permintaan maaf kepada masyarakat Nduga atas duka berlarut itu. Marinus mengkhususkan pada keluarga besar Bapak Elmin Silas Kogoya (Alm), Ayah dari Egianus Kogoya.

"Langkah awal itu kiranya dilakukan agar Bupati Nduga sebagai kepala daerah bisa didengar warganya. Rasa sakit hati dan kekecewaan itu harus hilang dulu. Karena saat ini suara Bupati tidak didengar dan tidak dihormati, terlebih kelompok Egianus Kogoya, termasuk kaitannya dengan kasus saat ini,"katanya.

Dengan tidak didengarnya suara Bupati dan Pemerintah daerah, maka permintaan tarik pasukan TNI Polri dinilai sangat beresiko. Sebaliknya, jika komunikasi dengan Bupati dan Pemda bersama masyarakatnya dan kelompok KKB mampu segera cair, maka potensi ancaman keamanan juga dianggap akan menurun. Bahkan yang terjadi adalah demiliterisme dikabupaten itu.

"Kalau mampu cair komunikasi itu, malah militer bisa kita kirim kembali ke barak. Tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Tugas kita cari dan pilih solusi terbaiknya,"pungkasnya.

Untuk diketahui, pasca penyerangan dan pembunuhan pekerja PT. Istaka Karya Desember tahun lalu, oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya, aparat TNI Polri hingga kini terus melakukan pengejaran. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak, meski dari kelompok KKB tidak terdata.

Atas konflik itu, kabar gelombang pengungsian masyarakat Nduga dan korban jiwa banyak disampaikan berbagai pihak meski masih diragukan kevalidannya. Aktivitas pendidikan dan kesehatan serta roda perekonomian dikabarkan lumpuh akibat situasi yang tidak kondusif diwilayah itu. Pemerintah dan semua pihak terkait diminta turun untuk menyelamatkan masyarakat yang butuh perhatian serius.

(Khafid Mardiyansyah)