Agar Transparan, Dewan Adat Papua Minta Laporan Pertanggungjawaban Dana Otsus

Welem Bonay, Ketua Harian DAP meminta hal serupa. Dirinya menyebut sejatinya, semua Pemerintahan memiliki panjang pembangunan, dengan sediaan anggaran yang dipersiapkan.

"Sama saja, sekarang Otsus ini untuk apa, pasti ada rencana dan apakah itu sudah terealisasi. Maka pemerintah harus mempertanggungjawabkan Otsus Papua ini,"katanya.

Selain Otsus, DAP juga menyoroti kasus Kemanusiaan di Kabupaten Nduga. Yang kemudian dituangkan dalam poin 2 ketetapan Pleno DAP 2019. Atas konflik Nduga, Pleno XIV DAP menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hilangnya nyawa manusia, harta benda, dan tetjadinya pengungsian dalam jumlah besar.

Pleno XIV DAP juga sangat prihatin karena anak-anak sulit memperoleh pelayanan pendidikan di pengungsian, demikian pula para pengungsi sulit memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dan ekonomi.

"Yang jelas ada krisis kemanusiaan, sehingga dipandang perlu ada lembaga kemanusiaan independen yang mengurus pengungsi disana. Karrna Trush masyarakat disana tidak ada untuk aparat, maka jangan lewat aparat bantuan itu," ucap Leo Imbiri.

(Khafid Mardiyansyah)