Didominasi Politisi, DPR Diminta Transparan Seleksi Anggota BPK

JAKARTA - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keuangan petahana dinilai masih layak untuk periode lima tahun mendatang. Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu berharap, DPR bisa transparan dalam melakukan Fit and Proper Test.

"Kami berpandangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam mengawal pengelolaan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara yang di sertakan dalam BUMN," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Audit dan Keuangan BUMN, Ferdinand Situmorang kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).

Ferdinand menilai, BPK melalui berbagai rekomendasi serta sejumlah dukungan lainnya telah berhasil memastikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi laporan keuangan pada BUMN.

Berbagai rekomendasi BPK itu, sambung dia, juga diiringi dengan beragam dukungan lainnya juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan dari BUMN sesuai target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan BUMN.