Menanti Langkah Konkret Pemerintah Redakan Konflik Papua

Dalam menjaga situasi kamtibmas di Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyebut, 2 anggota TNI terluka dan 1 meninggal, serta 4 polisi terluka. Dari pihak sipil, kata Wiranto, ada 2 warga tewas.

Brigjen Dedi Prasetyo menyebut, penyerangan terhadap anggota TNI-Polri tersebut diduga berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang masuk dalam barisan aksi massa di Deiyai.

Internet Diblokir demi Cegah Hoaks

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat, terhitung sejak 21 Agustus 2019. Langkah itu diambil pemerintah lantaran banyaknya informasi hoaks, provokasi, dan rasis.

Presiden Jokowi menyebut pemblokiran jaringan internet itu demi kepentingan dan kebaikan bangsa. "Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).

Namun, langkah pemerintah memblokir akses internet ini menuai kritik dari sejumlah pihak, di antaranya Kontras, YLBHI, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI menilai langkah tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945 serta Pasal 19 Deklarasi Umum HAM.

“AJI meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi. Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk mencegah hoaks. Namun di sisi lain, pelambatan ini juga menghambat akses masyarakat, khususnya Papua dalam mencari informasi yang benar,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan, dalam keterangannya, Selasa (20/8/2019).

Kepolisian mencatat, konten hoaks dan provokasi terkait Papua dan Papua Barat sangat marak. Pada 28 Agustus sampai 1 September, setidaknya ada 52 ribu konten hoaks. Angka itu melonjak dari sebelumnya 32 ribu konten hoaks per 14-27 Agustus 2019. "Lima hari naik 20 ribu. Kalau masuk ke sana (Papua) bisa jadi apa," ujar Brigjen Dedi Prasetyo.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara menyatakan hingga 2 September 2019, pihaknya mendeteksi setidaknya 555 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. "Dari jumlah itu ada 100 ribu lebih akun orisinil mengunggah hoaks," ujarnya, Selasa (3/9/2019).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, 30 Agustus 2019, mengimbau masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan berita bohong.