Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Solusi Mudah yang Membebani Rakyat

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta DSJN dan Direksi BPJS pada Agustus 2019 lalu mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000. Kemudian, Kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000. Sedangkan Kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

Pemerintah beralasan kenaikan untuk menutup defisit BPJS tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp28,5 triliun.

Mardani mengusulkan pemerintah harus segera melakukan reformasi terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan dengan mengangkat seluruh Direksi BPJS dan DJSN dengan praktisi profesional yang memiliki kapasitas dan integritas terbaik dan bisa bekerja lebih baik agar miss management bisa teratasi.

“Ketimbang memindahkan Ibu Kota, lebih baik presiden serius melakukan reformasi birokrasi BPJS dan BJSN sekaligus memperbaiki sistem pengelolaannya agar negara bisa jadi pelindung dan menjadi pemberi kepastian kesejahteraan sosial dalam hal kesehatan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali,” ujarnya.

(Arief Setyadi )