Kepemimpinan Otoriter Jangan Sampai Jadi Preseden di Golkar

Dengan perilaku kepemimpinan seperti itu, Golkar seperti sedang dikemas menjadi partai politik yang minimalis.  Ambisi atau target tak perlu besar. Cukup menjadi partai pendukung pemerintah lalu berharap belas kasih dari presiden mendapatkan jabatan menteri.

"Karena itu, konsolidasi partai pasca Pemilu 2019 tidak masuk skala prioritas DPP Golkar. Rapat pleno tak pernah diselenggarakan sehingga jadwal pelaksanaan Munas belum jelas benar. Tampaknya, para kader memang tidak berharap banyak dari elit Golkar. Hari-hari ini, orang-orang di DPP sedang sibuk menimbang-nimbang kader siapa menjadi menteri apa," tegasnya.

Mau tak mau, lanjut Sirajuddin, kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan seperti sekarang ini harus dihentikan. Perilaku otoriter dan diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden. Akan sangat berbahaya bagi masa depan Partai Golkar jika gaya kepemimpinan sekarang ini menjadi preseden.

"Kemungkinan ini harus dicegah melalui mekanisme partai. Kalau opsi Munas dihalang-halangi, opsi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Demi dan untuk kejayaan Partai Golkar, Munaslub halal hukumnya untuk mengakhiri kepemimpinan Partai Golkar yang otoriter dan diskriminatif seperti sekarang ini," tandasnya.

(Edi Hidayat)