Kementan Siapkan Rencana Strategi Pupuk Bersubsidi di 2020

“Walau ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang, tapi kalau tidak disediakan, petani bisa mengeluh. Sehingga yang kita atur adalah kadar penggunaannya. Porsinya dikurangi namun masih dalam kadar standar sehingga tidak mempengaruhi tanaman," kata Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menjelaskan, penurunan ini tak lepas dari penurunan luas baku lahan pertanian Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada 2018, alokasi pupuk subsidi mencapai 9,55 juta ton karena menggunakan luas baku lahan pertanian BPN tahun 2013 yang mencapai 8 juta hektare (ha) lebih. Sementara alokasi pupuk subsidi 2019 berdasarkan pada luas baku lahan pertanian BPN tahun 2018 yang mencapai 7,1 juta ha.

"Sehingga nanti tahun 2020 kami akan prioritaskan untuk lahan-lahan strategis dulu. Strategi lainnya, mengkaji pengurangan atau penambahan kandungan unsur pupuk. Misalnya pada pupuk NPK. Bisa saja kita kurangi unsur P (Pospat) dan K (Kalium) dalam pupuk NPK," sebutnya.

Misalnya, jika komposisi NPK 15-15-15, maka bisa saja dikurangi menjadi NPK 15-10-10. Pengurangan komposisi ini bisa dialihkan untuk menambah volume pupuk subsidi. Sebagai catatan, volume pupuk NPK adalah nomor dua terbesar setelah urea. Tahun ini, dari alokasi pupuk 8,8 juta ton, urea mencapai 3,825 juta ton dan NPK mencapai 2,326 juta ton.

Sarwo Edhy meminta alokasi pupuk bersubsidi tersebut hendaknya dapat dikawal serta dioptimalkan pemanfaatannya oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam efisiensi penggunaannya.