Protes Pemerintah Irak, 10 Orang Tewas dan 200 Terluka

BAGHDAD - Sedikitnya 10 orang tewas dan 200 lainnya terluka dalam bentrokan di Irak pada Selasa (1/10) usai pasukan keamanan menembakkan gas air mata, meriam air, dan tembakan untuk membubarkan massa yang menuntut kurangnya lahan pekerjaan, korupsi, dan layanan publik yang buruk.

Protes utama terjadi di Baghdad, diikuti demonstrasi di daerah lain.

Polisi anti huru hara menggunakan peluru tajam dan peluru karet untuk menghentikan para demonstran.

Seorang dokter di Baghdad menyitir The Independent, Rabu (2/10/2019) bahwa ia melihat empat mayat, tetapi jumlah total korban tewas yang ada di rumah sakit tempatnya bekerja sedikitnya ada 10 orang.

Angka ini dikonfirmasi dari catatan malam itu oleh penasihat pemerintah, mengutip sistem berita rahasia yang digunakan oleh pejabat pemerintah yang ia akses.

Sebuah pernyataan pemerintah dan juru bicara kementerian kesehatan mengatakan satu orang tewas, dan 40 anggota pasukan keamanan termasuk di antara mereka yang terluka.

Pernyataan pemerintah menyalahkan "kelompok penghasut huru-hara" imbas ricuhnya demonstrasi.

Di Baghdad, polisi melepaskan tembakan ke udara ketika sekitar 3.000 pengunjuk rasa mencoba menyeberangi jembatan yang menuju ke Zona Hijau Baghdad yang dibentengi, yang menampung gedung-gedung pemerintah dan kedutaan asing.

Wartawan Reuters melihat beberapa orang dengan darah menutupi wajah mereka. Ambulans bergegas masuk untuk mengangkut korban luka.

Pasukan keamanan memblokir jalan, menggunakan granat kejut dan meriam air untuk memukul mundur pedemo. Para pengunjuk rasa menolak untuk pergi dan pasukan keamanan melepaskan tembakan.

Rakyat Irak menyalahkan para politisi dan pejabat karena korupsi endemik yang mencegah Irak pulih setelah bertahun-tahun terlibat konflik agama dan perang yang menghancurkan untuk mengalahkan Negara Islam.

"Ini bukan pemerintah, itu adalah sekelompok partai dan milisi yang menghancurkan Irak," kata seorang pemrotes yang menolak menyebutkan namanya karena takut.

Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi, yang memimpin rapat kabinet mingguan pada hari Selasa, mengeluarkan pernyataan menjanjikan pekerjaan. Dia menginstruksikan kementerian perminyakan dan badan pemerintah lainnya untuk mulai memasukkan kuota 50% untuk pekerja lokal dalam kontrak berikutnya dengan perusahaan asing.

Irak yang kaya minyak telah menderita selama beberapa dekade di bawah pemerintahan Saddam Hussein dan sanksi-sanksi AS, invasi dan perang saudara yang dipimpin Amerika Serikat tahun 2003 yang dilancarkannya, dan pertempuran melawan Negara Islam, yang dinyatakan menang pada tahun 2017.

(Rachmat Fahzry)