Susun UU Cipta Lapangan Kerja, Perlu Sinergi DPR-Pemerintah

JAKARTA - Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Ali Taher Parasong mengatakan, dalam membangun hubungan antara legislatif dengan eksekutif diperlukan sinergi untuk membangun dasar konstitusional secara kritis, objektif dan rasional untuk mengedepankan kepentingan umum dan kepentingan bersama. Misalnya terkait rencana Presiden Joko Widodo yang mengajak DPR RI menyusun Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja.

“DPR pasti dukung, pasti kita mendukung. Kalau tenaga kerjanya kita rombak undang-undangnya. SDM-nya harus kita perbaiki, pelatihan-pelatihan kita perbanyak. Faktanya di lapangan, BLK (Balai Latihan Kerja) itu tidak berfungsi bagus. Banyak jenis pelatihan ketenagakerjaan itu tidak berfungsi karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Ini yang perlu kita perbaiki,” tegas Ali Taher usai pelantikan Presiden dan Wakil Presien terpilih Masa Jabatan 2019-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019.

Meski demikian, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, DPR RI masih perlu melihat lebih lanjut seperti apa rencana penyusunan dari UU Cipta Lapangan Kerja ini. Menurut Ali Taher, aturan tersebut penting bukan hanya dapat membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk bisa mendapat pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang bisa menghasilkan sesuatu (penghasilan), tetapi juga punya kompetensi dan profesionalitas.

“Yang paling penting, pertumbuhan ekonomi harus mampu mengangkat tenaga kerja. Jika 1 persen bisa mengangkat 400-700 tenaga kerja baru, maka pertumbuhan ekonomi, kalau di atas 5 persen saja, bisa menyerap 2-3 juta angkatan kerja baru per tahun, jika rasionya seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa setiap tahun pun, outsourcing lebih dari 7 juga karyawan,” imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III ini.

UU Cipta Lapangan Kerja, nilai Ali Taher, selain dapat memberi kemudahan dan menghasilkan tenaga kerja supaya lebih profesional, juga memiliki tujuan besar untuk mendatangkan investasi.