Iuran Naik 100 Persen, Peserta BPJS Berbondong-bondong Turun Kelas dan Mundur

Perpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019 dan sudah diunggah ke laman Setneg.go.id. Dalam Pasal 34 tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Dikonfirmasi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Juliantomo mengatakan, untuk saat ini belum terjadi lonjakan perubahan kelas dari peserta yang signifikan. "Masih standard. Nggak tahu kalau kedepannya nanti," katanya.

 

Ia mengaku, sejauh ini sudah menerima keluhan dari peserta BPJS. "Ada yang mengeluh. Tapi kenaikan ini, sebetulnya kalau bandingkan dengan jumlahnya, iuran sebulan itukan 30 hari. Khusus kelas tiga, tanggungan iuran yang naik ini bisa ditanggung pemerintah," tuturnya.

Ia mengatakan, kepesertaan BPJS ini berlaku seumur hidup. Jadi, tidak ada peserta yang bisa berhenti. Kecuali meninggal dunia. "Kalau berhenti membayar, iya. Namun bukan berhenti kepesertaannya. Tapi berhenti hanya untuk nonaktif kepesertaannya saja," kata dia.

Bagi peserta BPJS yang berhenti membayar, tunggakannya masih tetap ada. "Paling lambat tunggakkan itu 24 bulan. Maksudnya begini, misal ada peserta menunggak 4 atau 5 tahun, maka tunggakkan yang dibayar 24 bulan," tutupnya.

(Fiddy Anggriawan )