PKS Dukung Wacana KPU Larang Mantan Napi Koruptur Maju di Pilkada 2020

Diketahui sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Rapat tersebut membahas soal rancangan perubahan peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2017.

Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan jika pihaknya kembali mengusulkan draft agar mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi tak boleh ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ataupun aturan larangan tersebut tertuang dalam Pasal 4 huruf h.

"Calon gubernur dan wakil gubernur; calon Bupati dan wakil bupati atau wali kota atau wakil walikota memenuhi persyaratan, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi," ujar Evi di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2019.

(Edi Hidayat)