Dedi Mulyadi Kritisi Wacana Pilkada Kembali ke DPRD

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana melakukan evaluasi pemilihan Pilkada secara langsung. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengkritik wacana tersebut lantaran menurutnya akan mengubah kinerja kepala daerah.

“Saat dipilih oleh rakyat, para calon kepala daerah berebut simpati rakyat dengan menunjukkan prestasi terbaik. Sementara ketika dipilih oleh DPRD, kepala daerah cukup loyal pada legislator saja,” ucap Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Maksud Evaluasi Pilkada Langsung 

Dedi menilai, kerawanan Pilkada dipilih oleh DPRD akan sama dengan Pilkada langsung. Karenanya dia berharap terdapat solusi dan bukan malah mengubah sistem yang ada.

 

Padahal menurutnya konflik yang ada di Pilkada langsung saat ini sudah semakin berkurang lantaran bisa dibawa ke MK. Sementara kepala daerah yang dipilih oleh DPRD menimbulkan banyak konflik.

"Karena ketika tidak sesuai dengan kehendak rakyat sasarannya jelas dan bisa dimobilisasi oleh calon yang kalah. Makin ke sini justru konflik semakin berkurang karena sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi," tutur dia.

Mengenai anggapan Mendagri bahwa Pilkada secara langsung memakan biaya yang mahal, dia tak sepakat. Sebab, lanjut Dedi ada karakteristik daerah yang berbeda-beda.

Selain itu, Dedi tak meyakini pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga tak akan minim biaya dan terbebas dari perilaku politik uang. Dia menegaskan keduanya sama-sama rentan.

"Begitu juga ketika dihubungkan dengan perilaku koruptif kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak juga pejabat yang korupsi tapi bukan karena dipilih oleh rakyat," ujar anggota Komisi IV DPR RI itu.

Oleh sebab itu, Dedi menilai hendaknya semua pihak menjunjung tinggi proses demokrasi yang saat ini sudah berjalan dengan baik meskipun dia tak menampik banyak yang perlu dievaluasi, tetapi Pilkada langsung masih efektif apalagi rakyat sudah mulai terbiasa.