Saat Kelas Pekerja Bersatu Melawan Elite Romawi: Menentang Undang-Undang Perpajakan yang Memberatkan

Mereka mendorong untuk dipulihkannya kembali Tribune dari Pleb, pengunduran diri tokoh-tokoh kunci, dan batasan masa jabatan kursi senat. Para ningrat setuju.

Kelas plebeian mogok lagi pada tahun 445 SM dan 342 SM. Dalam kedua kasus tersebut, para Pleb kembali memprotes bagaimana para ningrat di senat mendorong perwakilan Plebeian dan menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Pemogokan terakhir dari kaum plebeian terjadi pada tahun 287 SM, dan dari semua yang terjadi, pemisahan dirilah yang membawa perubahan nyata dalam pemerintahan Romawi.

Pemogokan ini menghasilkan undang-undang Hortensian, yang disahkan oleh Quintus Hortensius setelah negosiasi untuk kembalinya pekerja kampungan.

Di bawah hukum Hortensia, para ningrat dan plebeian memiliki hak politik yang sama dan para ningrat tidak lagi diizinkan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pekerjaan yang dilakukan oleh Tribune of Plebs.

Faktanya, sebagai hasil dari Fifth Secession, Majelis Plebeian dibentuk. Melalui Majelis Plebeian, kelas pekerja dapat mengesahkan hukum mereka sendiri, mengadili kasus yudisial mereka sendiri, dan memilih perwakilan mereka sendiri.

(Rachmat Fahzry)