Pejabat pemerintah dari keempat negara tersebut tidak menanggapi email dan panggilan telepon dari Reuters untuk meminta komentar, begitu pula kedutaan besar mereka di Afrika Selatan.
Ditanya tentang masalah klausa inspeksi, Ezra Jele, Direktur Pengendalian Senjata Konvensional di Kementerian Pertahanan Afrika Selatan mengatakan, pemerintah mempertimbangkan beberapa klausa ketika mengevaluasi izin ekspor senjata, termasuk diantaranya isu hak asasi manusia, konflik regional, risiko pengalihan, resolusi Dewan Keamanan PBB dan kepentingan nasional.
Asosiasi Industri Dirgantara, Maritim dan Pertahanan Afrika Selatan (AMD) mengatakan perselisihan itu dapat mengancam kelangsungan hidup sektor ini.
“Kami memiliki satu klausa yang melumpuhkan ekspor kami senilai 25 miliar rand (AS$1,7 miliar) saat ini,” Simphiwe Hamilton, kepala AMD, mengatakan kepada Reuters.
Badan industri memperkirakan pemblokiran ekspor tersebut dapat menyebabkan hilangnya hingga 9.000 pekerjaan di perusahaan pertahanan dan industri pendukung.
(Salman Mardira)