Baca Juga: Tak Telat Lagi, Mendagri Tito Karnavian Dipuji Ketua Komisi II DPR RI
Tito pun tak memungkiri dengan kekurangan blangko e-KTP itu maka membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat. “Karena kekurangan ini pelayanan masyarakat jadi terhambat,” ungkap Tito.
Oleh karena itu, dalam rapat kali ini Tito meminta persetujuan dari DPR, khususnya Komisi II DPR, agar khusus pergeseran komponen anggaran di kementeriannya untuk memenuhi kebutuhan blangko e-KTP.
"Kami dalam kesempatan ini kami memohon persetujuan agar pergeseran pagu antara program dapat dipenuhi dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan blangko elektronik,” tutup Tito.
(Edi Hidayat)