Wacana Pengembalian Pilpres ke MPR Disebut Merawat Sistem Oligarki

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam menilai usulan mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak tepat lantaran hanya akan merawat sistem oligarki.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan Safarianshah Zulkarnaen mengatakan, pengembalian pemilihan ke MPR justru akan menghambat hak politik masayarakat dalam memilih pemimpinnya.

"Kalau dipilih melalui MPR sangat bisa dimungkinkan akan merawat oligarki kekuasaan dan tersumbatnya kontestasi gagasan dari masyarakat karna demokrasi dijegal dengan konsesus demokrasi yang hanya ada di MPR," katanya kepada Okezone, Rabu (27/11/2019).

Menurutnya, pengembalian pemilihan ke MPR juga bentuk penghianatan terhadap sistem demokrasi yang saat ini tengah berjalan di masyarakat. Bahkan tak menutup kemungkinan hal itu menyebabkan mundurnya indikator indeks demokrasi di Indonesia.

Ia mempertanyakan jika alasan dikembalikannya pilpres ke MPR hanya untuk menekan biaya yang tinggi dalam pemilu. Menurutnya tak menutup kemungkinan biaya akan tetap besar jika pemilihan ada di MPR.

"Kalau itu dirasa jadi masalah, pengembalian ke MPR hukan obat yang tepat. Karna cost politik akan tetap ada dan bahkan lebih banyak karna kaum elitis aja yang terlibat," paparnya.

Di sisi lain kata dia, Indonesia tidak terbiasa dengan adanya oposisi yang konsisten sebagai kekuatan politik pembanding. Sehingga hal itu justru bisa menjadi 'mainan' bahi elite politik.

"Sepertinya pemilihan melalui MPR akan mudah terkonsolidasi karena kekuasaan semata jadi agama bagi para politisi," tambahnya.

Baca Juga : PBNU Usul Pilpres Dikembalikan ke MPR

Menurutnya yang harus dilakukan bukan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR melainkan perbaikan dalam nilai demokrasi sehingga tidak menimbulkan masalah baik dari segi cost politik maupun cost sosial lainnya.

"Yang perlu dilakukan itu perbaikan tatanan nilai demokrasi dalam kontestasi pemilu sehingga masalah cost politik hanya salah satu dari bagian dari masalah yang besar dalam spektrum politik Indonesia," tukasnya.