JAKARTA - Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengatakan empat pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan nilai-nilai yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat. Apalagi, lanjut Sahroni, saat ini radikalisme dan intoleransi tengah marak berkembang di masyarakat.
“Keempat prinsip ini penting untuk tidak hanya dipahami, tapi juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan yang menjadi prinsip awal berdirinya negara ini bisa terus terjaga,” tutur Sahroni dalam sosialisasi empat pilar MPR di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/11/2019).
Baca Juga: PBNU Usul Pilpres Kembali ke MPR, Golkar: Kita Mainkan, Kalau...
Terkait usulan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar pemilihan Presiden dikembalikan ke MPR. Menurutnya, usulan tersebut wajar untuk muncul di era demokrasi seperti saat ini.
“Saya rasa kemunculan wacana terkait Pilpres oleh MPR ini merupakan diskusi yang wajar di era demokrasi sekarang. Para pengusung ide ini juga pasti sudah mempertimbangkan alasan-alasan mengapa pilpres lebih baik dikembalikan saja ke MPR,” ungkap Sahroni.
“Misalnya alasan efisiensi anggaran dan yang terpenting adalah alasan bahwa pilpres langsung terbukti telah menciptakan ketegangan-ketegangan yang merusak persatuan dan stabilitas negara,” tambah dia.
Dia mengatakan, usulan tersebut alangkah baiknya juga dikaji terlebih dahulu apakah sudah cukup untuk benar-benar mengembalikan pilpres ke MPR. Karena menurut Sahroni diperlukan kepala dingin dan jernih untuk dapat mendiskusikan hal ini secara lebih mendalam.
“Kita harus lanjutkan diskusinya dengan kepala dingin dan jangan saling menghujat. Jangan sampai kita bicara demokrasi-demokrasi tapi esensi utama demokrasi yaitu kebebasan berpendapat malah dihalangi,” tutur Sahroni.
Baca Juga: Perindo Nilai Usulan Pilpres Lewat MPR Bentuk Keresahan PBNU
Diketahui, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil mengusulkan pemilihan presiden (Pilpres) untuk dikembalikan ke lembaga MPR. Hal tersebut karena dinilai sistem pemilihan secara langsung yang sudah berlaku sejak 2004 terlalu banyak mudarat, ketimbang manfaatnya.
"Tentang Pilpres kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai menimbamg mudharot dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujar Said.
(Fiddy Anggriawan )